Skip to main content

Social Capital and Institutional Success

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan publik yang dilakukan di Italia berawal dari pertistiwa yang disebut Dilemmas of Collective Action atau dilema tindakan kolektif. Penindasan asing telah mempengaruhi kehidupan kolektif masyarakat Italia. Hal itu merupakan wujud kegagalan individu-individu dalam bekerja sama yang terlibat dalam tragedy of commons. Setiap individu terlibat dalam menikmati public goods, namun tidak banyak yang berkeinginan dan mampu mengelola pemanfaatannya. Rasionalitas yang terbentuk tidak bisa diubah karena masing-masing individu punya kepentingan dan kesulitan yang sama, sehingga terkadang muncul individu yang berperan sebagai free rider. Dalam kehidupan orang-orang suci, hal itu jarang muncul karena setiap individu punya sifat yang pemurah dan baik hati, namun justru mengurangi keuntungan mereka. 

Solusinya, Hobbes menawarkan third-party enforcement yang melibatkan pihak netral untuk mengatasi dilema tindakan kolektif. Namun, Italia Utara menganggap solusi tersebut jarang terjadi di kehidupan nyata. Selain mahal dan tidak efisien, pihak ketiga haruslah orang yang dapat dipercaya. Jika tidak, kekuatan koersif yang dimiliki oleh pihak tersebut dapat mengorbankan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan keuntungannya semata. Selain itu, Italia Selatan juga membuktikan bahwa tidak ada individu atau kelompok sosial yang memiliki insentif untuk mengubah perilakunya itu. Lebih lanjut, Teorema Folk menawarkan kerjasama antar individu agar lebih efisien. Contohnya adalah peran lembaga formal yang mengakomodir kepentingan individu dengan mengurangi biaya transaksi dari pemanfaatan public goods, diimbangi dengan peraturan atau konstitusi berisi sanksi bagi individu yang berkhianat secara rasional, serta melakukan pengawasan yang ketat sehingga mampu mencegah sikap oportunis dan kelalaian individu. 

Putnam berpendapat bahwa, perbedaan pandangan yang dimiliki oleh Italia Utara dan Italia Selatan dapat dipahami dan diselesaikan dengan memanfaatkan social capital, trust and rotating credit associations. Ia berpendapat, identitas masyarakat yang memiliki kebajikan sosial yang tinggi namun hidup secara terisolasi, akan dipandang sebagai masyarakat yang memiliki tingkat social capital yang rendah. Pada sisi yang berbeda, masyarakat yang punya kesadaran tinggi memiliki minat besar untuk terlibat dalam masalah publik. Inilah yang membedakan antara Italia Selatan dan Italia Utara. Social capital adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demografis. Hubungan antar individu di dalamnya lebih bersifat horizontal karena mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Asosiasi yang terbentuk adalah bangunan dari jaringan dan norma yang dipahami bersama dan diarahkan bagi produktivitas suatu masyarakat. 

Oleh karena itulah, untuk menguatkan konsep tersebut diperlukan trust atau kepercayaan sebagai bentuk keinginan menanggung resiko yang didasari bahwa sesama anggota masyarakat akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan saling mendukung. Selain dukungan sosial, masyarakat juga butuh dukungan finansial. Itulah mengapa, menurut Putnam, keberadaan lembaga yang mengasosiasikan credit atau pinjaman untuk membiayai kepentingan individu itu diperlukan, terutama terkait pada skala common-pool resources (CPR). Asosiasi yang berputar dengan azas solidaritas akan membentuk pola timbal balik, sehingga setiap individu punya keuntungan yang sama tanpa merugikan individu yang lain. Contohnya adalah arisan. 

Putnam menambahkan, jaringan masyarakat dari modal sosial yang didukung oleh norma timbal balik ini merupakan networks of civic engangement. Menurut James Coleman, pemahaman modal sosial yang meliputi asosiasi vertikal merupakan wujud dari hubungan yang hirarkis sehingga adanya pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antar individu, akan tetapi memunculkan nilai-nilai positif dan negatif. Sedangkan asosiasi yang bersifat horizontal merupakan wujud persamaan dengan pembagian kekuasaan yang lebih merata. Contohnya adalah Italia Selatan mengembangkan hubungan sosial yang vertikal, berpola seperti atasan dan bawahan, bergantung pada keluarga, sehingga hubungan institusional sosial lebih bersifat asimetris dan eksploitatif. Sedangkan Italia Utara menekankan hubungan horizontal dengan mengembangkan budaya politik, toleransi, taat hukum, kerja sama, dan otonomi yang sifatnya partisipatif.

Setelah membaca dan mengkaji tulisan Putnam, menurut saya, kritik yang dapat dibangun dari konsep modal sosial ini adalah bahwa Putnam kurang mampu menjelaskan pengaruh modal sosial apabila terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, modal sosial dari uraian Putnam secara menyeluruh belum membahas tentang kekuatan beberapa individu yang memiliki upaya mengubah perilaku individu lainnya dan perilaku institusi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebaiknya, modal sosial juga perlu difokuskan dalam memberi wewenang atau sumberdaya agar dapat menentukan upaya yang mengarah pada pencapaian kepentingan, tidak hanya individu atau sebagian kelompok masyarakat saja, akan tetapi menjadi bagian dari kepentingan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Hasil Ringkasan dan Kritik Chapter 6 dalam buku Make Democracy Work karya Robert D. Putnam

Comments

Popular posts from this blog

Kebijakan Relokasi Kerusuhan terhadap Korban Pengungsi di Kabupaten Sambas Tahun 1999: Konflik Etnis antara Madura dan Melayu

Internally displaced Persons adalah sebuah istilah bagi para kelompok masyarakat yang pindah dari tempat tinggalnya dan menetap di daerah lain untuk menetap sementara waktu atau hal ini dikenal dengan istilah pengungsi. Sambas adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian pesisir yang di tempati oleh berbagai suku etnis misalnya suku bugis, madura, jawa batak dll, namun Kabupaten Sambas mayoritas ditempati oleh Melayu, Dayak dan Cina (Tiong Hoa). Khusus tentang konflik Sambas pada tahun 1999 yang terjadi adalah etnis Melayu Sambas dengan suku Madura (yang bertempat tinggal di Sambas) yang menewaskan ratusan jiwa dan hancurnya ratusan rumah dan harta warga Madura. Rekonsiliasi Konflik

Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Pemerintah: Sebuah Kajian dari Praktek dan Tren Modern Internasional

Pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan kepegawaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat pemerintah butuh bakat daya pikat paling trampil untuk pelayanan publik, kemampuan mereka untuk melakukannya telah begitu jarang sehingga rumit dan dibatasi oleh ekonomi, sosial dan tekanan organisasi. Artikel ini memberikan gambaran jenis inisiatif rekrutmen dan seleksi di tempat di banyak negara yang dapat membantu pemerintah dunia ini menarik dan mempertahankan bakat. Bergantung pada contoh dari Amerika Serikat dan Eropa Barat, namun juga mengintegrasikan pengalaman dari berbagai negara maju dan kurang berkembang (LDCs), kami menjelaskan serangkaian perekrutan dan seleksi "praktik terbaik." Suasana Penerimaan Peserta Tes CPNS

Bintang dari Manglayang dan Nakhoda Pemerintahan: Sebuah Refleksi Ikrar Pamong yang didedikasikan untuk seluruh Purna Praja STPDN/IPDN di Indonesia

Ksatrian IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Rabu, 28 Agustus 2013) “ Kami Putra-putri Indonesia yang memiliki profesi sebagai Pamong, berjanji: Setia kepada Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; Sedia berkorban untuk kepentingan, negara/bangsa dan masyarakat ; Siap melayani dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat dimana pun kami bertugas. Kami sadar, ikrar ini didengar oleh Tuhan dan manusia, semoga Tuhan memberikan kekuatan lahir dan batin agar kami dapat melaksanakan ikrar kami ini.” ( Ikrar Pamong ) Bintang Purna Praja kembali bertambah jumlahnya dan bersinar di langit Indonesia. Sesaat setelah pin Purna Praja berwarna kuning keemasan itu disematkan di sebelah kanan dada pakaian kebesaran, suara lantang dari Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XX berkumandang di Ksatrian dan seantero Jatinangor. Suara keyakinan dan kesiapan putra-putri Kawah Candradimuka yang menegaskan Ikrar Pamong bagi bangsa dan negara. Saat ikrar itu d