Kabisat

International Review of Administrative Sciences. Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory PENGANTAR Perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis pada tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan saat ini telah mendorong terjadinya penyesuaian-penyesuaian sistemik, teknis maupun praktis bagi penyelenggaraan lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Hal mendasar yang turut menyertai perubahan dan perkembangan tersebut berpengaruh besar pada konsep administrasi publik yang secara umum diterapkan di lingkungan birokrasi pemerintahan maupun di lingkungan bisnis swasta. Menurut Yogi Suprayogi (2011: 1), sejarah mencatat bahwa perkembangan administrasi publik saat ditinjau dari sisi ilmiah adalah ketika Woodrow Wilson sebagai founding father dari ilmu Administrasi Publik tersebut melihat bagaimana proses penyelenggaraan negara dengan prinsip-prinsip yang ada seperti dilakukan dalam administrasi bisnis [1] . New Public Administration

1. Analisa Informasi - Diferensiasi Sesuai dengan teori Informasi Diferensiasi, Kantor Camat Arongan Lambalek memiliki fungsi-fungsi yang terbagi dalam tugas pokok dan tugas pelayanan. Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kantor Camat Arongan Lambalek diklasifikasikan pada Kecamatan Tipe B. Oleh karena itu, berdasarkan analisa diferensiasi tersebut susunan organisasinya terdiri dari:

Karikatur Gayus Tambunan, mafia pajak Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber terutama media massa, menurut saya ada beberapa hal yang menyebabkan posisi Indonesia di mata dunia menurut World Bank dan Price Water House Coopers cenderung rendah sehingga menempati urutan ke 127 dalam tingkat pembayaran pajak, kemudahan pembayaran pajak, waktu yang diperlukan untuk mengurus perpajakan, dan biaya terkait dengan perpajakannya. Penyebabnya adalah sebagai berikut:

Ilustrasi Utang a. Bagaimana Utang bisa menjadi sumber pembiayaan yang baik? Menurut saya, utang bisa menjadi sumber pembiayaan yang baik apabila perumusan utang dalam sumber pembiayaan pembangunan disusun dengan baik. Utang merupakan investasi yang baik guna menunjang proses pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya sektor luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi atau mendanai upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha dan pembangunan yang komprehensif. Pemerintah dan swasta memiliki peran penting dalam menentukan besaran utang serta bidang apa saja yang dibiayai dengan utang. Utang juga mampu mempercepat proses pembangunan pemerintah yang memerlukan waktu relatif lama. Implikasinya adalah utang dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh pemerintah dalam proses pembangunan, sehingga sumber dana selain utang dapat terserap untuk proses pembangunan lainnya.

Alur Proses Pembangunan Sesuai gambar yang tertera pada gambar di atas, yang harus melakukan proses pembangunan adalah Pemerintah, Dunia Usaha, Rumah Tangga, Lembaga Keuangan dan Sektor Luar Negeri. Peran masing-masing aktor dapat dijabarkan melalui contoh sederhana: Produsen Tempe sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan.

Tanggapan terhadap BAB 8: PERCAKAPAN IMAJINER DENGAN MAX WEBER   Pada bab ini, penulis mendeskripsikan tentang awal mula lahirnya konsep birokrasi melalui percakapan imajiner antara penulis dengan Max Weber. Secara umum, dapat dipahami bahwa penulis berupaya mengilustrasikan konsep Max Weber tersebut dengan kenyataan penerapan birokrasi yang dijalankan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda, seperti di Indonesia. Menurut pemahaman saya, pada dasarnya Max Weber menciptakan sejenis konsep yang bermaksud untuk mengatur orang-orang pada suatu organisasi dalam menjalankan sebuah pekerjaannya untuk mencapai tujuan tertentu secara rasional dan efisien, serta mampu menampung prinsip-prinsip kehidupan kekinian. Konsep tersebut terlahir sebagai sebuah model “ ideal type ” yang merupakan konstruksi murni dari sifat-sifat yang menjadi gejala pelaksanaan organisasi. Sifat-sifat yang menonjol dari konsep Weber tersebut antara lain adalah: (1) prinsip kepastian dan diatur oleh hukum ya

Apa persoalannya? Akhir-akhir ini, buruh melakukan gerakan yang bertujuan menuntut penghapusan sistem outsorcing yang diamanatkan oleh pemerintah untuk dilakukan oleh swasta atau perusahaan. Situasi probematis menurut c.tempo.co tanggal 1 Oktober 2012 yang diakses pada tanggal 10 Oktober 2012 adalah bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kabupaten Tangerang menuntut pemerintah menghapus sistem kerja outsorcing, penolakan upah murah dan pemberian upah layak lewat revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alasannya adalah karena buruh menduga pemerintah melakukan pelanggaran HAM terhadap hak-hak buruh . Buruh berdemo di depan Gedung Sate, Bandung

Apa persoalannya? Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Position Paper Saran Pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern yang diunduh dari www.kppu.go.id tanggal 10 Oktober 2012, setidaknya ada 2 (dua) persoalan yang mendasar mengenai implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha perdagangan eceran dalam hal ini Ritel Modern, yaitu: Adanya fenomena tersingkirnya pelaku usaha ritel kecil Indonesia dari pasar karena kemampuan kapital yang terbatas, manajemen pemasaran yang sederhana serta upaya perlindungan dan pemberdayaan yang minim, sehingga kalah bersaing dengan pelaku usaha ritel besar (modern). Adanya tekanan terhadap para pemasok kecil barang/produk yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel yang memiliki kemampuan kapital yang sangat besar. Carrefour, salah satu Ritel yang berkembang di Indonesia