Kabisat

Kau dan Aku Sedih melihat letak berdiri yang berbeda Kau dan Aku Sebentar saja bersinggahan, kemudian ditinggal lagi oleh bayangan Kau dan Aku Mencoba merangkai jiwa yang bimbang karena kecemasan Kau dan Aku Kebingungan oleh sakitnya yang kian tak terbilang Kau dan Aku Padahal diberi jaminan oleh alam yang berbaik hati, meski tubuh selalu tetap kedinginan Kau dan Aku Seandaianya mengerti ungkapan, jadilah kita duduk bersandaran di kesyahduan pelaminan Karena cintapun sebenarnya hanya ingin dan mau Kau dan Aku Di dalam keindahan suci pernikahan (Bukan tulisanku, tapi tulisan seseorang yang penuh makna)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah syirik bagi orang yang Dia kehendaki.” (QS. An-Nisaa: 48)  Wajib bagi seorang muslim untuk merasa taut dari kesyirikan. Seorang muslim yang benar-benar takut terjatuh ke dalam kesyirikan adalah seorang muslim yang mau mempelajari apa itu hakikat kesyirikan agar ia tidak jatuh ke dalamnya. Sebagaimana ungkapan seorang penyair:  Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menjauhinya  Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dia akan terjatuh ke dalamnya  Syirik adalah menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah SWT dalam salah satu hak khusus Allah. Hak khusus tersebut meliputi sifat Rububiyyah, Uluhiyyah serta nama dan sifat Allah. 

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan) karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang.” (QS. Al-Hujurat: 12)  Pada hakikatnya persaudaraan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan persaudaraan interaksi sosial di masyarakat aman, lancar dan nyaman. Di tempat kerja atau tempat menuntut ilmu, suasana persaudaraan menumbuhkan sinergi, saling menolong dan meningkatkan kinerja gairah belajar dan bekerja. Lebih dari itu, persaudaraan mengundang rahmat Allah SWT.  Karena itu, sudah semestinya kita selalu berupaya menjaga persaudaraan. Jangan beri peluang sekecil apa pun titik api permusuhan membesar dan menghanguskan nilai-nilai persaudaraan. Maka, apa saja yang mesti kita jaga agar persaudaraan tetap lestari? 

Latar Belakang Paper ini membahas tentang promosi jabatan struktural PNS di Aceh. Awal tahun 2013, Pemerintahan di Aceh menjadi sorotan masyarakat Indonesia terutama keterlibatan organisasi publik yang bergerak di bidang kepegawaian baik secara teknis maupun administratif terkait dengan beberapa kasus yang terjadi di pemerintahan daerah di Aceh. Konteks yang mengundang komentar banyak pihak adalah fenomena promosi jabatan struktural PNS di Aceh. Sudah menjadi rahasia umum jika promosi atau mutasi pegawai identik dengan hak prerogatif kepala daerah. Sudah barang tentu peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada saat ini semakin kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan para oknum elit politik turut andil dalam menentukan pilihan akhir pertimbangan yang diberikan oleh Baperjakat. Bukan mustahil pula, apabila kepala daerah tertentu atau oknum elit politik itulah yang “menunggangi” tugas dan fungsi Baperjakat. Pada akhirnya, promosi jabatan struktural

Latar Belakang Paper ini membahas tentang Pengembangan Lembaga Mukim di Aceh dalam Mengelola Sumber Daya Alam ditinjau dari aspek Modal Sosial dan Interaksi Institusi. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus, Mukim telah bertransformasi dari institusi informal menjadi institusi formal. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan modal sosial yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Mukim sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga dinilai masih menerawang alias kabur. Sudah banyak tulisan maupun hasil penelitian yang menguraikan berbagai masalah terkait penyelenggaraan pemerintahan di Aceh oleh lembaga Mukim. Pada umumnya, kajian yang berhasil dibahas secara lugas dan mendalam adalah tentang peran Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan secara l