 |
| Bendera Kebangsaan Filipina |
A.
Sistem
Sosial Politik Filipina
Filipina
adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 88,7 juta
jiwa. Bentuk pemerintahannya adalah republik berazaskan demokrasi. Sistem
pemerintahan presidensial negara ini memiliki tiga bagian pemerintahan yang
terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Eksekutif pada tingkat negara
dan pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden yang menjabat selama lima tahun dan
dapat dipilih kembali. Legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat yang
ditempati oleh para senator selama enam tahun. Sedangkan Yudikatif terdiri dari
Mahkamah Agung dan lembaga peradilan negara lainnya.
Struktur
pemerintahan Filipina berjenjang mulai dari pemerintah pusat atau nasional,
pemerintah daerah administrasi dan pemerintah daerah. Para kepala daerah di
tingkat lokal dipilih oleh masyarakat dan menjabat sebagai gubernur provinsi,
walikota dan kepala desa.
B.
Awal
Pelayanan Publik di Filipina
Berawal
dari lahirnya UU Publik Nomor 5 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Layanan
Sipil/Publik yang Efisien dan Jujur di Filipina, mereka mencoba untuk
mengimplementasikan pelayanan publik sesuai dengan merit system, kejujuran dan efisiensi. Pengawasan pelayanan publik
menjadi dasar pelaksanaan merit system
tersebut.
Sejat
berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah Filipinan telah menerapkan
kebijakan untuk melembagakan sistem pelayanan sipil di negaranya dan memberikan
amanah bagi suatu organisasi untuk mengelola urusan-urusan yang telah
ditentukan oleh peraturan, yaitu organisasi yang disebut Komisi Dinas Sipil
(SCS). Tugasnya terkait dengan evolusi kebijakan bagi PNS hingga
restrukturisasi politik-administratif pasca kekuasaan otoriter Presiden
Ferdinan Marcos tahun 1986.
Pengangkatan
PNS di Filipina dibagi menjadi dua gal, yaitu Jasa Karir dan Jasa Non-Karir.
Jasa Karir adalah pengangkatan pegawai berdasarkan prestasi dan kesesuaiannya,
peluang untuk peningkatan karir dan keamanan pekerjaan. Sedangkan Jasa
Non-Karir ditandai dengan “plihan pejabat” yang menentukan seorang pegawai
layak atau tidak diberikan suatu jabatan.
C.
Status
Terkini dari Birokrasi dan Sistem Layanan Publik di Filipina
1.
Rekrutmen
dan Seleksi
Aturan
dan prosedur rekrutmen dan seleksi di Filipina terdiri dari pengumuman
kesempatan kerja, aplikasi yang kompetitis dan standar kualifikasi. Tiap-tiap
institusi bertanggungjawab untuk mengembangkan sumberdaya manusiannya. Namun,
ada kekhawatiran terhdap minat para calon peserta rekrutmen karena isu-isu
tentang pegawai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yakni kompensasi
yang rendah, proses perekrutan dan prosedur yang kurang jelas, stigma birokrasi
yang tidak efisien dan adanya rent
seeking. Kemudian ada pula perlingdungan politik dan gangguan lainny yang
menyebabkan merit system tidak dapat
berjalan maksimal. Selain itu, ada pula program BPP yang menjaring orang-orang
cerdas dan berkompeten untuk menduduki posisi yang kosong di sektor publik.
Namun, pemerintah masih kurang memiliki data-data empiris.
a.
Penerimaan
Berbasis Ujian
Perauran
penerimaan pegawai di Filipina mengharuskan para lulusan tes pegawai memiliki
sebuah pengakuan yang disebut dengan Kelayakan Pegawai Negeri Sipil (CSE). Para
lulusan terbaik dari universitasnya diberikan kelayakan khusus yang dilindungi
oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjaring lebih banyak calon
pegawai yang berprestasi dan berkompeten, sehingga sangat potensial untuk
dimanfaatkan oleh instansi pemerintah Filipina.
b.
Klasifikasi
Jabatan dan Struktur Kompensasi
Jabatan
dalam pegawai negeri sipil dan kompensasi yang diterima oleh para pejabat
tersebut ditentukan oleh Biro Klasidikasi Kompensasi dan Jabatan (CPCB) di
bawah Departemen Manajemen Anggaran. Jabatan staf nasional terdiri dari jabatan
konstitusional, jabatan eksekutif kunci dan jabatan permanen lainnya. Contohnya
mulai dari presiden, sekretaris eksekutif, atau jabatan teknis dan administrasi
lainnya. Masing-masing jabatan memperoleh tingkat kompensasi yang berbeda-beda
tergantung dengan beban kerjanya, dan mengalami kenaikan tiap tahunnya.
c.
Struktur
Gaji di Briokrasi
Tingkat
gaji jabatan administrasi dan teknis di Filipina ternyata masih di bawah
tingkat gaji sektor swaasta. Demikian pula jabatan sebagai pegawas dan
eksekutif, yang gajinya rendah.
d.
Hukum
Standarisasi Gaji III
Hal
ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk lebih merasionalisasikan
kompensasi pejabat pemerintah dan sistem klasifikasinya. Namun, pemerintah
masih memiliki kendala fiskal sehingga butuh upaya keras dan maksimal agar
dapat mewujudkannya. Apalagi dana pemerintah daerah masih bergantung pada
pemerintah. Filipina memerlukan perbaikan yang efisien.
2.
Pengembangan
Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Kapasitas
Prinsip
desentralisasi diterapkan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kebebasan
bagi tiap-tiap instansi dalam melakukan proses pelatihan dan pendidikan bagi
para pegawainya. Untuk itu, Komisi Kepegawaian menjamin otoritas legas program
berbagai instansi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi. Kemudian, ada pula
berbagai macam program beasiswa yang ditawarkan oleh CSC kepada para pegawai
yang dipandang mampu dan layak mengikutinya.
3.
Distribusi
Pegawai Pemerintah
Pegawai
Filipina tersebar mulai dari jabatan karir dan non karir. Filipina juga
memasukkan pegawai pada universitas negeri dan sekolah mnejadi bagian pegawai
pemerintah. Beberapa institusi di tingkat pusat dan BUMN mengalami penurunan
jumlah pegawai dari kurun waktu 2004-2008. Selain itu, beberapa departemen
memiliki jumlah pegawai yang besar seperti pegawai departemen pendidikan,
kesehatan dan pekerjaan umum. Demikian pula halnya dengan pegawai non karir.
D.
Reformasi
Pelayanan Publik dan Ukuran Utama Reformasi
O.D.
Corpus (1989) menganggap bahwa PNS di Filipina tidak mempunyai komitmen
nasionalisme pada kepemimpinan tingkat atas. Padahal, PNS atau birokrasi
merupakan satu-satunya instrumen pemerintah untuk dapat menegakkan hukum,
mengelola urusan publik, dan melayani masyarakat.
1.
Analisis
dan Isu
Masalah
utama dalam birokrasi yang dipandang dari diskusi kebijakan CSC adalah:
a.
Seleksi dan
Rekrutmen.
Campur tangan politik karena patron politik para pejabat pemerintah menjadi
masalah pengangkatan pegawai, khususnya jabatan karir.
b.
Kapabilitas dan
Kompetensi.
Birokrasi mengalami kegagalan dalam mempertahankan pegawai yang berbakat. Perlu
peningkatan kapasitas.kompetensi.
c.
Kinerja dan
Akuntabilitas.
Masalah PNS yang cukup besar di Filipina adalah korupsi. Rasa tanggung jawab
perlu diasah dan perbaikan kinerja harus maksimal.
d.
Struktur
Birokrasi.
Institusi publik tidak memliki jumlah pegawai yang rasional. Ada yang banyak di
tempat yang kecil, dan ada yang sedikit di tempat yang besar.
2.
Menuju
PNS Masa Depan yang Diinginkan: Mari Bangun dengan Kerja Keras
PNS
adalah institusi yang paradoks, sehingga dituntut menjalankan kelangsungan
pemerintahan di tengah ketidakstabilan, walaupun kepala pemerintahan berganti.
Beberapa ide-ide dan strategi kerja keras itu antara lain adalah:
a.
RACE
(Responsive, Acceptable, Courteous
dan Effective).
b.
MERCI
(Moral, Efficiency, responsiveness,
courtesy dan integrity)
c.
PIPP
(Partnership and Insulation from
Political Partisanship)
3.
Refleksi
di Filipina
Beberapa
pendapat dari forum kebijakan UP National
College of Public Adminitration and Governance tentang jenis PNS yang harus
dimiliki oleh Filipina:
a.
Sto.
Thomas: mempertimbangkan kebutuhan karyawan dan merasionalisasi gaji.
b.
De
Leon: Gawin ang tama sebagai prinsip
melakukan hal yang benar baigi PNS.
c.
David:
memisahkan birokrasi dari politik dengan membatasi kekuasaan Presiden.
d.
Saludo:
harus ada pengganti PNS yang mampu meningkatkan pelayanan publik.
4.
Usaha
Utama untuk Merubah Pelayanan Publik dalam Sembilan Tahun Terakhir
a.
Program
Rasionalisasi.
Mulai tahun 2001 hingga 2006, CSC dan DBM mempelopori rasionalisasi agar
pemerintah dapat efektif, efisien, mampu, akuntabel dan transparan dengan
menciptakan kelompok manajemen perubahan dalam departemen pemerintah, sehingga
dapat memerbaiki masalah internal.
b.
Usulan Kode
Pelayanan Publik.
Hal ini bertujuan untuk mempersingkat dan menerapkan promosi berdasakan kinerja
dan masa jabatan, mengeliminasi perlindungan politik, memperkuat kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, dan meningkatkan profesionalisme di kalangan
PNS Filipina.
c.
Hukum
Stardarisasi Gaji III.
Usaha itu ditujukan agar dapat menarik dan mempertahankan pegawai terbaik dan
cerdas, memotivasi PNS dalam pelayanan publik agar tampil lebih baik, dan
mengurangi suap/korupsi melalui gaji yang lebih baik untuk pegawai pemerintah.
5.
Tantangan
dan Keterbatasan
Dari
ukuran utama dan usaha yang dilakukan, tantangan dan keterbatasan yang harus
dihadapi birokrasi dalam reformasi pelayanan publik adalah bagaimana membuat
funsgi PNS sebagai landasan kontinuitas dan stabilitas di tengah dinamika dan
perubahan, sehingga PNS dapat terus menyesuaikan dari masa ke masa.
Hasil resume sebuah artikel Civil Service Reform in Asia.
Comments
Post a Comment