Ilustrasi Utang |
Menurut saya, utang bisa menjadi sumber pembiayaan yang baik apabila perumusan utang dalam sumber pembiayaan pembangunan disusun dengan baik.
Utang merupakan investasi yang baik guna menunjang proses pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya sektor luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi atau mendanai upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha dan pembangunan yang komprehensif. Pemerintah dan swasta memiliki peran penting dalam menentukan besaran utang serta bidang apa saja yang dibiayai dengan utang. Utang juga mampu mempercepat proses pembangunan pemerintah yang memerlukan waktu relatif lama. Implikasinya adalah utang dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh pemerintah dalam proses pembangunan, sehingga sumber dana selain utang dapat terserap untuk proses pembangunan lainnya.
Kontibusi utang dalam pembiayaan pembangunan ekonomi nasional dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebelum terjadinya krisis ekonomi pada waktu jangka pendek. Sedangkan untuk waktu jangka panjang, utang juga dipandang baik selama kondisi finansial pemerintah mampu melunasi utang sebelumnya beserta pembayaran bunga utang.
Menurut Mankiw (2006: 420), bila pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada mengumpulkan dana melalui pajak, pemerintah akan meminjam dari sektor swasta untuk mendanai defisit anggaran, sehingga akumulasi pinjaman tersebut akhirnya disebut utang pemerintah. Logika dasar dari Ekuivalensi Ricardian dalam Mankiw (2006: 430) menyatakan bahwa pandangan masa depan konsumen memahami bahwa pinjaman pemerintah saat ini akan mengakibatkan pajak yang lebih tinggi di masa depan. Prinsip umumnya adalah bahwa utang pemerintah ekuivalen dengan pajak masa depan, dan jika konsumen cukup melihat ke depan, pajak masa depan akan ekuivalen dengan pajak saat ini. Jadi, mendanai pemerintah dengan utang adalah ekuivalen dengan mendanainya dari pajak.
Utang merupakan investasi yang baik guna menunjang proses pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya sektor luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi atau mendanai upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha dan pembangunan yang komprehensif. Pemerintah dan swasta memiliki peran penting dalam menentukan besaran utang serta bidang apa saja yang dibiayai dengan utang. Utang juga mampu mempercepat proses pembangunan pemerintah yang memerlukan waktu relatif lama. Implikasinya adalah utang dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh pemerintah dalam proses pembangunan, sehingga sumber dana selain utang dapat terserap untuk proses pembangunan lainnya.
Kontibusi utang dalam pembiayaan pembangunan ekonomi nasional dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebelum terjadinya krisis ekonomi pada waktu jangka pendek. Sedangkan untuk waktu jangka panjang, utang juga dipandang baik selama kondisi finansial pemerintah mampu melunasi utang sebelumnya beserta pembayaran bunga utang.
Menurut Mankiw (2006: 420), bila pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada mengumpulkan dana melalui pajak, pemerintah akan meminjam dari sektor swasta untuk mendanai defisit anggaran, sehingga akumulasi pinjaman tersebut akhirnya disebut utang pemerintah. Logika dasar dari Ekuivalensi Ricardian dalam Mankiw (2006: 430) menyatakan bahwa pandangan masa depan konsumen memahami bahwa pinjaman pemerintah saat ini akan mengakibatkan pajak yang lebih tinggi di masa depan. Prinsip umumnya adalah bahwa utang pemerintah ekuivalen dengan pajak masa depan, dan jika konsumen cukup melihat ke depan, pajak masa depan akan ekuivalen dengan pajak saat ini. Jadi, mendanai pemerintah dengan utang adalah ekuivalen dengan mendanainya dari pajak.
b. Analisis Kritis Posisi Utang Luar Negeri Indonesia.
Sebelum menganalisa secara kritis posisi utang luar negeri Indonesia, terdapat beberapa data dari media tentang posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2012 sebagai berikut:
- Berdasarkan keterangan dari anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menyatakan bahwa kebijakan utang luar negeri pemerintah saat ini dalam posisi rawan di tengah kondisi ancaman menghadapi krisis keuangan global. Lebih lanjut, Arif Budiman menambahkan bahwa utang luar negeri Indonesia sekitar 39,6 % dipergunakan untuk sektor keuangan dibandingkan untuk sektor ekonomi riil. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2011 utang luar negeri Indonesia telah menjadi 102,04 miliar dolar AS. Ironisnya, utang pada tahun 2011 tersebut didominasi oleh utang pemerintah dan Bank Sentral sebesar 119,56 miliar dolas AS dibandingkan utang swasta sebesar 102,04 miliar dolar AS. Hal tersebut tidak menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh perbaikan infrastruktur, pendidikan maupun kesehatan. (sumber: analisadaily.com tanggal 21 Mei 2012, diakses tanggal 13 Oktober 2012)
- Menurut berita dari investor.co.id pada tanggal 7 Juni 2012 yang diakses pada tanggal 13 Oktober 2012, dalam lima tahun terakhir posisi utang luar negeri Indonesia terus meningkat. Hal itu terjadi karena Indonesia masih menghadapi dilema kesenjangan antara investasi dan tabungan (investment-saving gap). Pada tahun 2012, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 2.855 triliun, sementara tabungan masyarakat diperkirakan hanya bertambah Rp 474 triliun. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa hingga akhir kuartal-I 2012, total utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 228,4 miliar atau naik 72% dibanding akhir tahun 2006, dengan rincian utang pemerintah sebesar US$ 112,5 112,5 miliar; swasta US$ 110 miliar; dan bank sentral sebesar US$ 5,8 miliar.
Sumber:
Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. III, Januari 2012 (Kemenkeu dan BI)
|
Grafik
2.1 menunjukkan posisi utang luar negeri pemerintah berdasarkan 5 (sektor
ekonomi terbesar kurun waktu 5 tahun terakhir. (2010 hingga bulan November 2011).
|
Oleh karena itu, berdasarkan opini yang berkembang di media serta data statistik utang luar negeri dari 2 (dua) grafik di atas, maka saya menyimpukan bahwa utang luar negeri Indonesia semakin naik. Walaupun utang pemerintah cenderung menurun pada bulan-bulan akhir di tahun 2011, namun utang swasta justru semakin naik setiap bulannya hingga akhir tahun 2011.
Grafik 2.1 membuktikan pernyataan anggota Komisi VI DPR bahwa utang pemerintah dalam kurun waktu 2011 lebih diprioritaskan penggunaannya pada sektor finansial atau keuangan sebesar 47,2 %, sedangkan sisa pada 4 (empat) sektor lainnya dialokasikan tidak lebih dari 20 %. Begitupun halnya pemanfaatan utang luar negeri pada sektor swasta. Data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. III bulan Januari 2012 menunjukkan bahwa sebesar 26,6 % dialokasikan untuk sektor finansial. Walaupun sektor manufaktur mendapatkan pembiayaan dari utang sebesar 21,4 %, namun hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan yang bersifat fisik maupun investasi sumberdaya manusia seperti kesehatan dan pendidikan.
Pada satu sisi, perkembangan finansial Indonesia semakin membaik ditandai dengan pentingnya peran utang luar negeri untuk pembiayaan sektor-sektor finansial. Namun, hal tersebut tidak berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 % dan ironisnya pertumbuhan tersebut mendapat dukungan terbesar oleh kinerja konsumsi masyarakat yang memberikan kontribusi sebesar 2,7 % atau peran distribusinya sebesar 54,6 % (sumber: Nota Keuangan dan RAPBN-P 2012)
Secara umum, menurut saya analisis kritis mengenai posisi utang pemerintah dan swasta di Indonesia cenderung meningkat dan alokasinya dititikberatkan pada sektor finansial, sehingga pembiayaan pembangunan dari utang luar negeri belum maksimal dan optimal dalam mendukung pelayanan publik yang semakin baik maupun pembangunan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan dari utang pada APBN 2012 semata-mata untuk menutupi defisit anggaran, dan bukan hal yang terencana dalam upaya rencana pembangunan nasional. Pada level waktu jangka panjang, hal tersebut akan semakin memberatkan dan menjadi beban bagi pemerintah maupun swasta untuk membiayai sektor riil sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rasio Utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (World Bank, 2010) |
c. Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar utang itu tidak menjadi beban.
Menyikapi persoalan dari analisis kritis tentang posisi utang luar negeri Indonesia tersebut, maka ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan kepada pemerintah agar utang tersebut tindak menjadi beban bagi pembangunan. Menurut saya, solusi tersebut antara lain adalah:
- Perumusan perencanaan pembangunan pada APBN harus melalui pertimbangan yang rasional dan logis, sehingga program-program kegiatan yang dibiayai oleh utang dapat diklasifikasikan dan dikelompokkan dengan jelas sesuai skala prioritas.
- Sektor-sektor yang dibiayai oleh utang adalah sektor-sektor yang mampu mandiri setelah selesai dibiayai, sehingga untuk skala jangka panjang sektor tersebut mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
- Pembiayaan dari urang luar negeri dapat juga dimaksimalkan pada sektor penguatan penarikan pajak yang terkendali dan sarat pengawasan. Dengan demikian, proses penarikan pajak diharapkan dapat lebih maksimal untuk mendukung pedapatan negara.
- Merumuskan suatu Memorandum of Understanding bersama pihak swasta untuk pengaturan kembali pembiayaan utang dari sektor ekonomi agar lebih seimbang, dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan serta partisipasi masyarakat selaku warga.
Comments
Post a Comment