Proses Pembiayaan Pembangunan

Alur Proses Pembangunan

1. Sesuai gambar yang tertera pada gambar di atas, yang harus melakukan proses pembangunan adalah Pemerintah, Dunia Usaha, Rumah Tangga, Lembaga Keuangan dan Sektor Luar Negeri. Peran masing-masing aktor dapat dijabarkan melalui contoh sederhana: Produsen Tempe sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan.

• Suatu pelaku usaha kecil menengah dalam negeri—produsen tempe—ingin mengembangkan usahanya agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator mendukung keberadaan pabrik tempe dengan membuka lapangan pekerjaan bagi rumah tangga. Pemerintah juga mengontrol penyediaan kacang kedelai dari para petani sebagai bahan baku utama bagi pabrik tempe. Dengan modal dari lembaga keuangan, pemerintah juga mendanai pabrik tempe untuk mencukupi kebutuhan terhadap teknologi yang mampu dimanfaatkan oleh tenaga kerja.
• Setelah usaha pabrik tempe maju dan berkembang pesat, pabrik tempe mulai mendapat keuntungan dari penjualan produk tempe dalam negeri. Implikasi keberhasilan pabrik tempe terlihat dari kegiatan konsumsi rumah tangga terhadap produk yang dihasilkan. Keuntungan yang didapat oleh pabrik tempe digunakan untuk memberikan penghasilan bagi tenaga kerjanya dan meningkatkan teknologi. Pemerintah sebagai regulator mulai menetapkan subsidi atas listrik dan BBM yang digunakan oleh pabrik tempe guna kemudahan kegiatan usaha. Pemerintah juga menetapkan pajak bagi pabrik tempe sebagai kompensasi mengatasi eksternalitas negatif dari limbah produksi tempe dengan mengupayakan inovasi-inovasi yang ramah lingkungan. Pendapatan yang didapat oleh pemerintah berupa pajak tersebut dialokasikan melalui penyediaan barang publik bagi masyarakat, dalam hal ini adalah rumah tangga. Pemerintah pun menjadi mampu memberikan subsidi pendidikan bagi rumah tangga, dan juga menarik pajak atas penggunaan barang publik oleh masyarakat. Semakin baik kemajuan antara tiga aktor tersebut, maka semakin baik pula dampaknya bagi proses pembangunan yakni pendapatan pemerintah serta pengeluaran pemerintah. 
• Setelah usaha pabrik tempe maju dan berkembang pesat, pemerintah mengupayakan agar tempe menjadi salah satu komoditi internasional melalui ekspor tempe ke luar negeri. Beberapa tahun berjalan, tempe mulai digemari oleh masyarakat internasional dan pendapatan negara dari ekspor tempe pun kian meningkat. Peningkatan ini memotivasi pabrik tempe untuk melakukan ekspansi pasar. Oleh karena itu, pabrik tempe membutuhkan modal asing dari sektor luar negeri diantaranya dengan melakukan pinjaman. Pemerintah juga merasa perlu menyediakan bahan baku kedelai impor terbaik dari negara penghasil kedelai lainnya. Namun, sektor luar negeri melihat perkembangan pabrik tempe yang tidak sehat bagi persaingan usaha sehingga berpotensi memicu praktek monopoli. Akhirnya, sektor luar negeri seperti IMF atau Bank Dunia mulai menyuntikkan lembaga keuangan dalam negeri agar menyediakan modal bagi pengusaha-pengusaha tempe lainnya untuk berkembang dan bersaing meningkatkan komoditi tempenya masing-masing. Melalui kebijakan pemerintah, bank-bank dalam negeri diupayakan untuk memberikan pinjaman dan asuransi sebagai upaya memajukan UKM. 
• Beberapa pabrik tempe lainnya pun mulai berdiri dan mampu bersaing satu sama lain untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Kemajuan beberapa pabrik tempe lainnya memungkinkan mereka melunasi pinjaman kepada bank-bank dalam negeri atas modal awal yang mereka gunakan sebelumnya. Dampak positifnya adalah semakin besar pendapatan (y) yang diterima oleh pemerintah melalui: konsumsi (C) tempe dalam negeri yang tinggi, investasi (I) asing berupa saham dan modal yang meningkat, pengeluaran pemerintah (G) yang sukses dalam penyediaan pendidikan dan kesehatan, serta semakin besar keuntungan pemerintah dari sektor ekspor-impor (X-M). Artinya, siklus peran masing-masing aktor dalam proses pembangunan berlangsung dengan baik.

Berdasarkan contoh peran masing-masing aktor pada poin (a) dan dasar teori dari Suparmoko (1996: 93), maka dapat diklasifikasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari:

-       Pajak

-       Retribusi

-       Keuntungan dari Perusahaan Negara

-       Denda dan perampasan yang dijalankan oleh Pemerintah

-       Sumbangan masyarakat atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah

-       Pencetakan uang kertas

-       Hasil dari undian negara

-       Pinjaman (Utang)

-       Hadiah (Hibah/Bantuan)