Kabisat

April menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh kesatuan masyarakat hukum terdepan di negeri ini yang disebut dengan desa, atau gampong di Aceh. Tidak lain karena janji Pemerintah yang akan menyalurkan Dana Desa, salah satu jenis dana transfer yang baru dan telah dianggarkan dalam APBN 2015 sebesar Rp. 9,06 triliun (APBN-P 2015 menjadi Rp. 20 triliun). Namun, siapkah desa atau gampong menyambut dan mengelolanya? Melalui prinsip-prinsip administrasi publik, saya mencoba menguraikan beberapa hal yang saya pahami secara pribadi dalam sudut pandang kebijakan publik. Pedoman utama pembahasan tulisan ini berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menarik lainnya tentang Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk menyikapi pemahaman beberapa elit pemerintahan, birokrat atau masyarakat umum lainnya terutama dalam rangka persiapan pelaksanaan UU Desa. Ilustrasi Dana Desa (Sumber:indonesiabangundesa.org )

Woodrow Wilson 1.         Dinamika perubahan fokus administrasi publik, mulai dari administrasi sebagai administrasi negara sampai dengan administrasi publik dalam paradigma governance serta implikasi pada praktik administrasi publik. Dinamika Pertama , administrasi sebagai administrasi negara. Administrasi negara telah mengalami tahapan perkembangan yang diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara pandang (paradigma) dalam rentang waktu tertentu yang memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan locus dan focus paradigma tersebut. Akan tetapi, tidak semua paradigma memiliki penekanan pada locus dan focus secara sekaligus atau bersamaan. Menurut Thoha (2008: 18), locus menunjukkan dimana bidang ini secara institusional berada, sedangkan focus menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang studi tersebut. Untuk mengidentifikasi perubahan fokus pada dinamika pertama administrasi sebagai administrasi negara, lebih lanjut Henry dalam Yudiatmaja (2012...

Pendahuluan Aceh telah memasuki tahun kelima penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan hak-hak otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai salah satu provinsi yang diberikan kewenangan khusus, Pemerintah Aceh beserta seluruh komponen yang ada di dalamnya memiliki tanggung jawab bersama untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengejar ketertinggalan pembangunan di seluruh sektor. Konsekuensinya, Pemerintah Pusat juga berkewajiban atas percepatan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan itu dengan memberikan dukungan melalui aliran dana otonomi khusus dan dana bagi hasil migas.

International Review of Administrative Sciences. Responsive, responsible and respected government: towards a New Public Administration theory PENGANTAR Perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis pada tatanan pemerintahan dan kemasyarakatan saat ini telah mendorong terjadinya penyesuaian-penyesuaian sistemik, teknis maupun praktis bagi penyelenggaraan lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Hal mendasar yang turut menyertai perubahan dan perkembangan tersebut berpengaruh besar pada konsep administrasi publik yang secara umum diterapkan di lingkungan birokrasi pemerintahan maupun di lingkungan bisnis swasta. Menurut Yogi Suprayogi (2011: 1), sejarah mencatat bahwa perkembangan administrasi publik saat ditinjau dari sisi ilmiah adalah ketika Woodrow Wilson sebagai founding father dari ilmu Administrasi Publik tersebut melihat bagaimana proses penyelenggaraan negara dengan prinsip-prinsip yang ada seperti dilakukan dalam administrasi bisnis [1] . New Public Administration...