Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan Lembaga Mukim di Aceh dalam Mengelola Sumber Daya Alam

Latar Belakang Paper ini membahas tentang Pengembangan Lembaga Mukim di Aceh dalam Mengelola Sumber Daya Alam ditinjau dari aspek Modal Sosial dan Interaksi Institusi. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus, Mukim telah bertransformasi dari institusi informal menjadi institusi formal. Pengakuan keberadaan dan kedaulatan Mukim dalam organisasi pemerintahan di Aceh dapat dianggap sebagai hikmah atas perjuangan dengan nilai historis dan modal sosial yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, kejelasan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Mukim sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga dinilai masih menerawang alias kabur. Sudah banyak tulisan maupun hasil penelitian yang menguraikan berbagai masalah terkait penyelenggaraan pemerintahan di Aceh oleh lembaga Mukim. Pada umumnya, kajian yang berhasil dibahas secara lugas dan mendalam adalah tentang peran Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan secara l...

Social Capital and Institutional Success

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan publik yang dilakukan di Italia berawal dari pertistiwa yang disebut Dilemmas of Collective Action atau dilema tindakan kolektif. Penindasan asing telah mempengaruhi kehidupan kolektif masyarakat Italia. Hal itu merupakan wujud kegagalan individu-individu dalam bekerja sama yang terlibat dalam tragedy of commons . Setiap individu terlibat dalam menikmati public goods , namun tidak banyak yang berkeinginan dan mampu mengelola pemanfaatannya. Rasionalitas yang terbentuk tidak bisa diubah karena masing-masing individu punya kepentingan dan kesulitan yang sama, sehingga terkadang muncul individu yang berperan sebagai free rider. Dalam kehidupan orang-orang suci, hal itu jarang muncul karena setiap individu punya sifat yang pemurah dan baik hati, namun justru mengurangi keuntungan mereka.  Solusinya, Hobbes menawarkan third-party enforcement yang melibatkan pihak netral untuk mengatasi dilema tindakan kolektif. Namun, Italia Utara mengangg...