Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Pembiayaan Pembangunan

Desentralisasi Fiskal Asimetrik: Pembiayaan Pembangunan Otonomi Khusus di Aceh

Pendahuluan Semenjak diberlakukannya otonomi khusus bagi Aceh yang telah bergejolak oleh isu disintegrasi karena konflik, pembiayaan pembangunan di negeri Serambi Mekkah tersebut dibantu oleh dukungan dana besar dari APBN untuk kemudian ditempatkan sebagai salah satu sumber penerimaan dan sumber pembiayaan Pemerintah Aceh bagi program/kegiatan pembangunan yang telah diprioritaskan sesuai peraturan perundang-undangan. Alokasi dana desentralisasi fiskal yang kemudian disebut dengan dana otonomi khusus bagi Aceh tersebut merupakan salah satu bagian dari prinsip desentralisasi asimetrik, karena sifatnya dapat mengakomodasikan tuntutan dan identitas lokal ke dalam suatu sistem pemerintahan lokal yang khas [1] . Berdasarkan sifat tersebut, maka tranfser dana otonomi khusus di Aceh kemudian dibatasi dalam jangka waktu 20 tahun sehingga dituntut peran pemerintah daerah agar dapat menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien pada pelaksanaan otonomi khusus yang lebih diutama...

Analisis Kritis tentang Perpajakan di Indonesia

Karikatur Gayus Tambunan, mafia pajak Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber terutama media massa, menurut saya ada beberapa hal yang menyebabkan posisi Indonesia di mata dunia menurut World Bank dan Price Water House Coopers cenderung rendah sehingga menempati urutan ke 127 dalam tingkat pembayaran pajak, kemudahan pembayaran pajak, waktu yang diperlukan untuk mengurus perpajakan, dan biaya terkait dengan perpajakannya. Penyebabnya adalah sebagai berikut:

Utang

Ilustrasi Utang a. Bagaimana Utang bisa menjadi sumber pembiayaan yang baik? Menurut saya, utang bisa menjadi sumber pembiayaan yang baik apabila perumusan utang dalam sumber pembiayaan pembangunan disusun dengan baik. Utang merupakan investasi yang baik guna menunjang proses pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya sektor luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi atau mendanai upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan dunia usaha dan pembangunan yang komprehensif. Pemerintah dan swasta memiliki peran penting dalam menentukan besaran utang serta bidang apa saja yang dibiayai dengan utang. Utang juga mampu mempercepat proses pembangunan pemerintah yang memerlukan waktu relatif lama. Implikasinya adalah utang dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh pemerintah dalam proses pembangunan, sehingga sumber dana selain utang dapat terserap untuk proses pembangunan lainnya.

Proses Pembiayaan Pembangunan

Alur Proses Pembangunan Sesuai gambar yang tertera pada gambar di atas, yang harus melakukan proses pembangunan adalah Pemerintah, Dunia Usaha, Rumah Tangga, Lembaga Keuangan dan Sektor Luar Negeri. Peran masing-masing aktor dapat dijabarkan melalui contoh sederhana: Produsen Tempe sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berperan penting dalam mendukung pembangunan.